Pungutan PAD Bocor, PDIP Sarankan Pakai Teknologi Digital

    0
    81
    Pungutan PAD Bocor, PDIP Sarankan Pakai Teknologi Digital
    Anggota Fraksi PDIP Alfridus Melanus Aeng

    Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi PDIP DPRD Sikka menduga ada kebocoran pada pungutan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu disarankan pemerintah daerah setempat menggunakan teknologi digital.

    “Sejauh pengamatan fraksi, masih terdapat berbagai kebocoran pada pungutan PAD. Karena itu harus ada terobosan inovatif dengan menggunakan teknologi digital,” demikian disampaikan anggota Fraksi PDIP Alfridus Melanus Aeng, Kamis (19/11) malam.

    Politisi PKPI Sikka itu menanggapi rancangan anggaran PAD Sikka 2021 yang direncanakan sebesar Rp 100.861.949.152, berkurang dari target yang ditetapkan dalam KUAPPAS 2021 yakni sebesar Rp 104.168.994.962,53.

    Meski menduga terjadi kebocoran pungutan PAD, Fraksi PDIP tidak memberikan gambaran yang jelas seperti berapa persen kebocoran, dan terjadi pada OPD yang mana.

    Fraksi PDIP meyakini pemerintah sudah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi secara terukur sesuai regulasi untuk meningkatkan PAD. Meski demikian, Fraksi PDIP memandang perlu ada terobosan-terobosan yang baru.

    Alfridus Melanus Aeng memberi contoh pembukaan akses jalan baru yang menghubungkan ruas jalan pantura Flores dengan ruas jalan lingkar luar pada setiap kelurahan.

    “Dengan demikian akan membuka akses pemukiman dan kawasan ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan harga tanah dan sumber pendapatan lain dari sektor usaha produktif,” alasan dia.

    Terobosan lain, sebut dia, terkait retribusi parkir di tepi jalan. Fraksi PDIP menyarankan agar diberlakukan kerja sama operasional dengan pihak ketiga melalui sistem deposite.

    Fraksi PDIP juga menyinggung pendapatan pada RSUD TC Hillers Maumere, dengan menyarankan pemerintah agar merencanakan pengadaan alat hemodialisa secara mandiri.

    Sejauh pengamatan fraksi, terang Alfridus Melanus Aeng, sumber pendapatan dari pemanfaatan alat hemodialisa mencapai Rp 1 miliar lebih pertahun. Kondisi ini lebih menguntungkan dari pada daerah hanya mendapatkan 7 persen dari total pendapatan selama ini.*** (eny)

    TINGGALKAN BALASAN

    Silahkan ketik komentar anda
    Silahkan ketik nama anda di sini