Maumere-SuaraSikka.com: Pemilihan Umum 2024 membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu banyak kabupaten/kota diperkirakan sedang kesulitan keuangan daerah.
Di Kabupaten Sikka Propinsi NTT, KPU setempat terpaksa melakukan banyak penghematan karena ketersediaan anggaran tidak cukup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami diimbau untuk hemat, jadi itu yang bisa kami lakukan,” ujar Ketua KPU Sikka Yohanes Kristotomus Feri dalam konferensi pers di Rindu Cafe, Kamis (24/11).
Komisioner dua periode ini memastikan telah melakukan penghematan pada berbagai program kegiatan.
Dia menyebut misalnya pos perjalanan dinas keluar daerah, sudah banyak yang berkurang. Pihaknya lebih memrioritaskan perjalanan dinas dalam daerah.
Contoh lain, ujar dia, KPU Sikka juga menghemat anggaran pada item Pokja. Jumlah personil pada Pokja-Pokja dikurangi, demikian juga masa tugas Pokja diperpendek.
anggaran untuk Pokja-Pokja juga dikurangi. Jumlah pada item Pokja. Untuk memperlancar keg
Menurut Yohanes Kristotomus Feri, akan ada banyak anggaran yang harus berkurang dan dipangkas. Kondisi tersebut nantinya akan terlihat jelas setelah asistensi.
Usul Anggaran Rp 35,5 Miliar
KPU Sikka mengusulkan anggaran sebanyak Rp 35,5 miliar. Usulan tersebut sudah disampaikan resmi kepada pemerintah daerah setempat.
Pemkab Sikka sendiri hanya bisa menganggarkan Rp 45 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Anggaran dimaksud sudah termasuk untuk Bawaslu Sikka dan unsur keamanan.
Jika anggaran Pemilu 2024 diakumulasi dari KPU Sikka, Bawaslu Sikka, dan unsur keamanan dalam hal ini TNI/Polri, seluruhnya bisa mencapai Rp 71 miliar.
Ketua KPU Sikka Yohanes Kristotomus Feri menjelaskan KPU Propinsi NTT bersepakat sharing anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih.
Dalam pertemuan sebelumnya, KPU Propinsi merencanakan sharing anggaran Rp 9 miliar. Namun setelah KPU NTT bertemu Pemprop NTT, dipastikan sharing cost ke KPU Sikka hanya Rp 5 miliar lebih saja.
Sementara pada bagian lain, dengan penambahan 34 desa baru, KPU Sikka membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk membiayai honorarium bagi 238 personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Praktis kondisi ini makin menambah beban anggaran. Sehingga mau tidak mau, KPU Sikka harus benar-benar melakukan pemangkasan dan penghematan anggaran demi menyukseskan Pemilu 2024.*** (eny)
