Fraksi Partai Golkar yang adalah fraksi pemerintah, ikut prihatin atas kondisi ini. Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu meminta pemerintah lebih serius meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan PAD untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan mencari solusi yang tepat.
Hal yang sama disampaikan Fraksi Garda Solidaritas. Fraksi pemerintah yang merupakan gabungan Partai Garuda dan PSI ini mempertanyakan keseriusan OPD pengelola PAD terutama Badan Pendapatan Daerah.
“Apa kendala dan strategi untuk mengejar target PAD selama sisa waktu ke depan?” tanya Sekreraris Fraksi Garda Solidaritas Christian Bato Gama Putra.
Sementara itu Ketua Fraksi PKB Yoseph Karmianto Eri mendorong Bupati dan Wakil Bupati mengoptimalkan Pemerintahan Desa dan Kecamatan untuk berpacu memungut pajak. Fraksi PKB menilai kebijakan Bupati menugaskan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPk) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) untuk menagih Pajak Bumi Bangunan adalah kebijakan uji coba.
“Saudara Bupati harus tahu tata kelola pemerintahan secara baik dan benar sehingga mampu menggerakan kebijakan yang tepat, bukan kebijakan uji coba. Kebijakan yang sudah dikeluarkan dan diketahui oleh publik lalu dibatalkan kembali, menunjukan ketidakcermatan dan ketidakmatangan dalam menganalisis masalah dan melahirkan solusi kebijakan,” kritik mantan Wakil Ketua DPRD Sikka itu.
Bupati Sikka telah menugaskan PPPK dan CPNSD untuk menagih pajak dan retribusi. Rencananya penugasan kepada 1.567 pegawai tersebut akan mulai efektif pada 7 Juli 2025 mendatang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
