Antonius Tanjung menegaskan bahwa 3 isu ini, pendidikan yang timpang, layanan kesehatan yang belum memadai, dan infrastruktur yang rapuh, merupakan cermin dari kebutuhan riil masyarakat yang belum sepenuhnya dijawab oleh pelaksanaan APBD 2024.
Maka dari itu, tegas Antonius Tanjung, Fraksi Nurani Sejahtera menilai penting untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan anggaran yang seharusnya memberi manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya berhenti pada laporan keuangan yang dinyatakan “wajar”.
Sebagaimana diketahui, Laporan Keungan Pemkab Sikka Tahun 2024 mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Ini adalah sebuah prestasi karena sudah 9 kali berturut-turut sejak tahun 2016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prestasi Pemkab Sikka ini sejak masa pemerintahan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, dilanjutkan Bupati Fransiskus Roberto Diogo dan Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera.
Dalam catatan media ini, meskipun mendapatkan opini WTP, BPK RI juga melaporkan berbagai temuan dan masalah yang terjadi selama tenggang waktu laporan keuangan yang disampaikan Pemkab Sikka.*** (eny)


Ikuti Kami
Subscribe












