Ketua DPRD Sikka Sebut Produksi Moke Sudah Jadi Aktivitas Budaya Masyarakat

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 5 November 2025 - 21:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 922 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi

Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi

“Jika hari ini diperlukan lagi Peraturan Daerah maka kami akan berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi terkait surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda 11 tahun 2012 tersebut,” ujar dia.

Menurut dia, Keputusan Gubernur yang mencabut Perda 11 Tahun 2012 tentu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Baca Juga :  Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Karena itu, kata dia, selain konsultasi dengan Pemprop NTT, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait PP 74 Tahun 2013.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menambahkan pemerintah daerah juga harus mengatur pemanfaatan moke bukan hanya untuk kepentingan adat dan tradisi, tetapi juga pertimbangan ekonomi.

Untuk itu, kata dia, DPRD Sikka terus mendorong pemerintah daerah melalui Baperida Sikka dan Sikka Inovation Center agar mampu memberi nilai tambah pada moke untuk kepentingan di bidang lain misalnya kebutuhan alkohol pada rumah sakit dan klinik kesehatan lainnya.

Baca Juga :  UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

“DPRD akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak antara petani moke, Forkopimda, para tokoh agama, pemangku kepentingan lainnya agar mencari solusi terbaik terkait masalah konsumsi moke berlebihan yang menimbulkan masalah sosial lainnya,” ujar dia.

Berita Terkait

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi
UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta
Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA