Menurut dia, perikanan dan kelautan juga demikian. Alat tangkap moderen bagi nelayan dan distribusi secara merata antara wilayah utara dan selatan harus menjadi perhatian serius. Rakyat jangan dibiarkan berjalan sendiri karena mereka sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan wakil-wakil rakyat.
Dalam kondisi demikian, Stef Sumandi menegaskan daerah ini membutuhkan regulasi yang berpihak pada rakyat dan kemampuan fiskal daerah yang kuat untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Persoalannya, kata dia, saat ini Kabupaten Sikka dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat mensentralisasi semua anggaran.
Buat dia, akibat kebijakan ini, pemerintah daerah diberi otonomi setengah hati. Pemerintah daerah hanya boleh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah tidak melakukan kebijakan yang produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah maka Kepala Daerah tidak lebih dari sekadar “juru bicara” pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah dan DPRD dituntut berpikir keras mencari cara untuk menemukan solusi terbaik dalam membangun jaringan dengan pemerintah pusat sambil mengusahakan kemandirian daerah,” sentil dia.
Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi melantik Humerus Andreas sebagai Anggota DPRD Sikka Periode 2024-2029 Pengganti Antarwaktu (PAW). Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Yuvinus Solo yang tersandung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).*** (eny)
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
