Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai pembangunan KDMP yang belakangan memicu penolakan dari sejumlah warga, guru, orang tua murid, dan tokoh adat di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko. Mereka mempertanyakan penggunaan area yang berada di lingkungan SDN Wolomoni sebagai lokasi pembangunan.
Bagi Paskalis Towari, persoalan ini tidak dapat dilihat semata sebagai proyek pembangunan fisik. Karena yang dipertaruhkan adalah bagaimana sebuah program pemerintah dijalankan dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat serta menjunjung prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Dia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dijalankan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transparansi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi syarat penting agar setiap program dapat diterima dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Apapun program pemerintah, kami mendukung. Tetapi prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Pembangunan partisipatif merupakan proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan,” ujar dia.
Menurut PaskalisTowari, pendekatan partisipatif bukan sekadar formalitas administratif. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi fondasi untuk mencegah munculnya konflik yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
