Karena itu, dia menilai polemik yang terjadi di SDN Wolomoni perlu disikapi secara bijaksana oleh seluruh pihak. Pemerintah, aparat, dan masyarakat perlu mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif. Pembangunan harus bersifat partisipatif, mengedepankan dialog dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,” kata dia.
FP-NTT Nasional berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta agar fasilitas pendidikan yang terdampak segera mendapat perhatian sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal tanpa hambatan.
Bagi Paskalis Towari, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, keberadaan sekolah dan seluruh fasilitas pendukungnya harus ditempatkan sebagai aset yang wajib dijaga bersama.
“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, fasilitas sekolah harus dijaga dan dilindungi demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus,” ujar dia.
Bantah Gusur
Pada bagian lain, Kepala Desa Niawula Vinsensius Keli Papa memberikan penjelasan terkait insiden pengrusakan fasilitas SDN Wolomoni di Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Menurut dia, pengrusakan sekolah sebagai upaya pembukaan akses jalan bagi alat berat untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di belakang sekolah.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
