Flori Perjuangkan Abrasi Pantura Rp 60 Miliar di BNPB

Maumere-SuaraSikka.com: Meski hanya tinggal dua minggu bertugas sebagai Penjabat Bupati Sikka, Mekeng P. Florianus terus bergerak melakukan gebrakan dan terobosan. Kali ini dia tengah berjuang dana Rp 60 miliar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk abrasi wilayah pantai utara.

Flori Mekeng berangkat menuju Jakarta pada Rabu (5/9). Keesokan harinya dia bersilaturahmi dengan Pimpinan BNPB di Graha BNPB Jalan Pramuka Kavling 38 Jakarta Timur. Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka Even Edemoeko, dalam rilisnya kepada media, menyebut silaturahmi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RRPB) sebesar Rp 60 miliar.

“Dana tersebut diminta untuk membangun waterbreak atau pemecah gelombang di pantai utara Kabupaten Sikka, yakni di Kecamatan Kangae,” tulis Even Edomeko yang bersama Kepala BPBD Kabupaten Sikka Muhammad Daeng Bakir mendampingi Penjabat Bupati Sikka.

Flori Mekeng diterima oleh Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi dan Direktur Penilaian Kerusakan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Tetty Saragih. Penjabat Bupati Sikka yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BPBD Propinsi NTT itu menemui dua pejabat tersebut di ruang kerja masing-masing.

Melalui silaturahmi tersebut, Flori Mekeng menyampaikan ucapan terima kasih karena BNPB telah mengirimkan Tim Verifikasi pada awal Agustus 2018 lalu. Tim Verifikasi yang datang ke Maumere, menyusul proposal dari pemerintah daerah setempat tentang pembangunan waterbreak di Desa Habi dan Desa Watumilok, tepatnya dari Pantai Paris Lokaria hingga Waipare.

“Kami sadar. Bukan hanya Kabupaten Sikka yang menderita bencana dan membutuhkan dana RRPB. Tentu juga Saudara-Saudara di daerah lain di Indonesia ini. Tapi kami perlu datang menyampaikan terima kasih kami, agar setidaknya map usulan kami berada paling atas dalam berkas Pimpinan BNPB,” demikian penyampaian Flori Mekeng.

Terhadap permintaan Flori Mekeng, Direktur Penilaian Kerusakan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Tetty Saragih menanggapinya dengan santai. Dia meminta Penjabat Bupati Sikka tenang saja, karena Tim Verifikasi telah melihat secara langsung, dan hasilnya juga telah dilaporkan. Berdasarkan laporan Tim Verifikasi, BNPB telah menilai layak.

Meski demikian Tetty Saragih mengingatkan bahwa saat ini dana RRPB sudah semakin sedikit, apalagi prosedurnya juga sudah berbeda. Setelah ada penilaian layak, BNPB harus mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan.

“Jika disetujui, dana tersebut akan diberikan sebagai dana hibah. Nantinya ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan bersama Bupati. Dana itu nanti masuk dalam struktur APBD. Proyeknya dilaksanakan sesuai mekanisme pelelangan, dan diawasi DPRD setempat,” jelas Tetty Saragih.

Sementara itu Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menjelaskan pihaknya akan memperhatikan serius usulan Kabupaten Sikka. Pada minggu ketiga September ini, BNPB akan melayangkan proposal Kabupaten Sikka ke Menteri Keuangan, bersama dengan usulan rehabilitasi Lombok.

Proposal dari Kabupaten Sikka dikirim pada 21 Maret 2018 oleh Pelaksana Tugas Bupati Sikka Paolus Nong Susar. Dia menindaklanjuti itu menyusul Surat Pernyataan Bencana yang diterbitkan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera pada 5 Februari 2018 lalu. Dalam proposal itu, disebutkan ada satu jenis pekerjaan dengan dua spot, yakni pemecah gelombang di Desa Watumilok dan di Desa Habi, masing-masing sebesar Rp 30 miliar.*** (eny)