DPRD Sikka Tantang Bupati Lapor Dugaan Mark Up Tunjangan

Maumere-SuaraSikka.com: Dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018, tidak membuat gentar DPRD Sikka. Malah lembaga ini menantang Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong melaporkan dugaan mark up tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Silakan lapor ke KPK. KPK tidak tangkap orang sembarang saja. Dia tangkap kan harus tahu kesalahan di mana, buktinya di mana. Mau bilang mark up atau persekongkolan, silakan dibuktikan, persekongkolannya di mana,” tantang Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, usai penepatan APBD Sikka Tahun 2019, Senin (31/12).

Gorgonius Nago Bapa atau biasa disapa Us Bapa menegaskan tidak ada mark up sebagaimana yang disampaikan Robby Idong. Menurut dia semua proses pembahasan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada tudingan persekongkolan yang merujuk kepada risalah, Us Bapa mengatakan risalah merupakan notulen dari pembahasan antara pemerintah dan DPRD Sikka.

Dalam pembahasan, lanjutnya, DPRD Sikka menyampaikan metode perhitungan dan pendasaran berdasarkan PP Nomor 18 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yng disandingkan dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Harga dan Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018. Dari situ kemudian lahirlah Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 35 Tahun 2018.

Berita Terkait:

• Tunjangan Perumahan DPRD Sikka Diduga Mark Up
• Polisi Siap Lidik Dugaan Mark Up Tunjangan di DPRD Sikka
• APBD Sikka 2019 Ditetapkan, Bupati dan DPRD Masih “Terbelah”
• Pimpinan DPRD Sikka Sebut Bupati Tidak Patuh Regulasi
• Us Bapa: Bupati Sikka Jaga Pernyataan, Jangan Bikin Gaduh

“Mark up ini kan arahnya korupsi. Siapa yang bodoh mau masuk penjara. Kami juga tidak bodoh, kerja hanya untuk masuk penjara,” tegas dia.

Untuk itulah Us Bapa mengingatkan Bupati Sikka agar tidak membuat pernyataan gaduh di tengah masyarakat. Hematnya, di awal tahun kepemimpinan ini, Bupati Sikka memulai dengan sesuatu yang baik yang bisa memberikan ketenangan pada masyarakat.

“Masyarakat sekarang kan mau lihat Bupati yang baru ini maunya apa ini. Dia mau buat apa untuk masyarakat. Jangan sampai ada kesan Bupati yang baru ini kerjanya hanya mau buat kacau balau di Sikka ini. Jangan sampai terjadi begitu,” tambah dia.

Sebelumnya Robby Idong kepada wartawan di Capa Resor, Kamis (19/12), mensinyalir dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018 bagi anggota DPRD Sikka. Akibatnya daerah ini dirugikan Rp 2.880.000.000. Robby Idong mengaku harus mengungkapkan hal tersebut  karena UU Tipikor menyebut barang siapa mengetahui terjadi tindakan korupsi dan tidak melapor berarti dia terlibat.

“Mereka mau sama seperti sekarang, Rp 10 juta. Tetapi setelah saya periksa Perbup yang lama, itu kesalahan. Itu sudah indikasi mark up. Karena hasil survei tahun lalu pun itu Rp 6 juta, tapi mereka menetapkan Rp 10 juta, dengan dasarnya risalah DPRD. Jadi ini persekongkolan,” ujar Robby Idong blak-blakan.

Pernyataan Robby Idong ini kemudian mendapat respek positip dari pelbagai kalangan masyarakat. Diskursus pun terjadi di mana-mana, hingga melahirkan beragam komentar dan pendapat pada media-media sosial.*** (eny)