


Maumere-SuaraSikka.com: Kabupaten Sikka terlilit kemampuan keuangan daerah. Akibatnya banyak kebutuhan masyarakat yang sulit dipenuhi.
Keterbatasan dana tersebut, kata dia, antara lain karena Kabupaten Sikka harus menganggarkan kewajiban-kewajiban seperti pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah, hibah Pemilu, ditambah dengan keberadaan DAU yang sebagian telah diarahkan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini tentu saja berdampak secara langsung terhadap pengangguran program-program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah,” ujar dia.
Menghadapi realitas ini Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah memiliki kemampuan mencari alternatif lain untuk mendatangkan uang.
Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu mengajak pemerintah aktif melakukan komunikasi, misalnya dengan Anggota DPRD Propinsi asal Kabupaten Sikka dan anggota DPR RI asal Kabupaten Sikka, sehingga bisa mengakses APBD Propinsi dan APBN.
“Mari kita belajar dari kabupaten tetangga seperti Flores Timur dan Lembata, yang lewat Penjabat Bupati melakukan komunikasi aktif dengan DPR RI sehingga bisa mendapatkan sumber dana lain seperti Inpres, masing-masing sekitar Rp 50 miliar,” ungkap Antonius Hendrikus Rebu. Senin (20/11).
Fraksi Partai Hanura juga menyoroti kondisi keuangan Kabupaten Sikka yang semakin terbatas.
“Perlu strategi yang bijak untuk memastikan tercapainya target kinerja RPD Tahun 2023-2026,” wanti-wanti
Antonius Bata, Senin (20/11).
Dia mengajak satuan kerja perangkat daerah untuk lebih aktif menjalin kemitraan dengan berbagai instansi dan pihak eksternal, seperti kementerian/lembaga, dinas/badan propinsi, termasuk pihak swasta.
Menurut Fraksi Partai Hanura cara-cara seperti itu bisa menjadi solusi untuk mendukung program dan kegiatan yang tidak sepenuhnya dibiayai APBD Sikka Tahun 2024.*** (eny)



Ikuti Kami
Subscribe












