Konflik Politik di Balik Gaduh Izin SPBU di Sikka, Anggota DPRD asal Nita Saling Jegal

Permohonan yang diajukan calon Sub Penyalur BBM harus memuat sejumlah data/informasi, antara lain surat pernyataan bersedia untuk dibatalkan sebagai Sub Penyalur BBM apabila terdapat Penyalur pada lokasi Sub Penyalur BBM. Hal ini, kata Paul Prasetya, sebagaimana amanat Pasai 4 ayat (2) huruf c Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.

RDP ini menghasilkan 1 buah rekomendasi. Ketua Sementara DPRD Sikka Stef Sumandi mengatakan DPRD Sikka merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi izin pendirian SPBU dan usaha lainnya sejenis sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 dan peraturan perundangan-undangan lainnya.*** (eny)

Halaman : 1 2 3 4 5