Membedah Arogansi Ahok Versus Leadership Simon Mantiri: Sebuah Analisis dalam Membenahi Tata Kelola Energi Nasional

Ketahanan energi nasional menjadi salah satu pilar strategis pembangunan Indonesia. Di tengah tekanan geopolitik global, fluktuasi harga minyak dunia, dan peningkatan konsumsi energi domestik, Indonesia dituntut untuk tidak hanya memiliki cadangan energi yang memadai, tetapi juga tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks inilah, kasus korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga menjadi tamparan keras bagi cita-cita besar tersebut.

Kasus ini bukan sekadar soal pelanggaran hukum oleh oknum tertentu, tetapi cerminan nyata bahwa sistem tata kelola energi kita masih rapuh dan rentan dimanfaatkan oleh para mafia BBM. Ketika miliaran hingga tnliunan rupiah diduga bocor di jalur distribusi BBM yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi rakyat, maka ancaman terhadap ketahanan energi bukan lagi hipotesis, tapi merupakan sebuah fakta.

Dalam konsep dasarnya, ketahanan energi tidak hanya bicara tentang pasokan dan produksi, tapi juga menyangkut efisiensi, keadilan distribusi, dan keberlanjutan. Sebagus apapun perencanaan strategis pemerintah untuk membangun kilang baru, memperluas jaringan SPBU, atau mendorong energi baru dan terbarukan (EBT), jika tata kelolanya masih dikuasai oleh praktik manipulatif dan korup, maka semua visi besar itu akan mandek di tengah jalan.

Kasus Patra Niaga mengingatkan kita bahwa tata kelola adalah fondasi utama dari ketahanan energi jika tidak diikuti dengan integritas dalam manajemen distribusi, tanpa kontrol yang kuat dari internal BUMN maupun regulator, serta tanpa pengawasan publik yang aktif, kita akan terus menghadapi kebocoran bukan hanya anggaran, tetapi juga kepercayaan rakyat.

Mafia migas adalah sebuah istilah yang sejak lama hidup dalam bisik-bisik publik, kini mulai punya wajah. Mereka bukan hanya “pemain gelap” di balik layar, tetapi juga bisa saja duduk nyaman di kursi manajemen atau menyalin relasi kuat dengan elite tertentu.

Reformasi tata kelola energi harus dimulai dari tiga hal mendasar yaitu Transparansi dan Digitalisasi, Audit dan Akuntabilitas Berkelanjutan dan Pembersihan Internal serta Reformasi BUMN Energi.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya