Catatan tentang Konservasi Komodo dan Padar

Kebijakan konservasi hewan purba di Pulau Komodo dan Pulau Padar dibarengi dengan penetapan tarif masuk baru yang meningkat drastis di kedua pulau tersebut, telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat belakangan ini.

Kebijakan ini semakin mendapatkan resistensi, terutama di kalangan pegiat wisata di Labuan Bajo karena mengingat sosialisasi yang minim dan tergesa-gesa.

Dikuatirkan akan segera berdampak pada penyusutan omzet di berbagai tingkat supply chain. Mengamati fenomena pengelolaan kekuasaan di NTT, muncul pula bias asumsi konspiratif terkait agenda monopoli kapitalistik.

Tampilnya BUMD PT Flobamor yang nyaris tak memiliki track record dalam hal konservasi Komodo maupun soal soal tourism services menimbulkan pertanyaan besar.

Ada pihak yang menilai bahwa kebijakan konservasi yang dibarengi penaikan tarif masuk itu setali tiga uang dengan privatisasi.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pernah berkoar akan bersaing dengan Australia. Wakil Gubernur NTT Yoseph Nae Soi pernah dengan penuh semangat menghayalkan Komodo Jurassic Park yang menampilkan atraksi pertarungan antar komodo serta pesta kawin satwa purba yang langkah itu.

Visi Vikjoss ini tentu serta merta berhubungan dengan long term and big investment. Dari mana duitnya, itu hanya soal financial engineering.

Jelang zaman metaverse ini, bahkan lahan di Monas dan Istana Negara juga bisa dikapitalisasi.

Sesungguhnya, program konservasi dan environmental itu sangat penting. Kehadiran biawak komodo bukan sekedar mengenai kepurbaan tetapi juga tentang kemampuan mensiasati masa depan.

Kepariwisataan dengan menjual kepurbaan serta syahwat biawak komodo itu hanya hiburan buat anak-anak atau penggemar foto selfie dan mungkin untuk pengidap kelainan sex.

Seorang turis menginap di Sea World Club Maumere 1989, ketika saya tanya apakah berminat ke pulau Komodo, lalu berujar bahwa dia berlibur ke Indonesia not for that stupid animal.

Maka program konservasi seharusnya terkait dengan riset dan pengembangan. Terlalu banyak peluang investasi juga di situ. Bekerja sama dengan lembaga riset internasional di bidang farmasi, misalnya akan mampu mendatangkan uang banyak.

Di sisi lain, peningkatan tarif masuk di lahan konservasi dengan sistem pengelolaan yang terkesan monopolistik dari kedatangan hingga kepulangan turis itu juga terkesan kemaruk mengeliminir peran enterpreneur lokal lainnya.

Pengelolaan konservasi yang tertutup itu juga sangat terbuka bagi penyelewengan. Kontrol publik atas aset negara akan semakin minim.

Bukan tidak mungkin dalam kawasan TNK kelak akan muncul amfiteater gladiator biawak komodo untuk menghibur kaum haus darah? Atau restricted area untuk kaum nudis dan prostitusi? Atau arena perjudian?

Dugaan-dugaan seperti ini bukan nyinyir atau mengada ada. Investasi kapitalisme itu profit oriented bukan lembaga sosial. Kalau bisa untung kenapa buntung?***

Ditulis oleh Drs. G.F Didinong Say, diaspora Flobamora di Jakarta