Soal Pokir, PAN Tuding Pemerintah Adu Domba Anggota DPRD Sikka
Dibaca 29 kali
Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus (paling kanan)
Maumere-SuaraSikka.com: Pendekatan politis DPRD Sikka atau yang familiar dengan sebutan pokok-pokok pikiran (pokir) kembali menyeruak di Gedung DPRD Sikka. Fraksi PAN menuding pemerintah untuk tidak mengadudomba 35 anggota DPRD Sikka.
Sikap politik ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi pada rapat paripurna, Selasa (23/10). Ranpat paripurna ini dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2018. Rapat itu dipimpin KetuA DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, dihadiri Wakil Bupati Sikka Romanus Woga dan pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pembkab Sikka.
Fraksi PAN meyakini adanya perlakuan berbeda dan sangat diskriminatif dari pemerintah terhadap anggota DPRD Sikka terkait pos belanja modal melalui pendekatan politis. Filario Charles Bertrandi mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan perilaku diskriminatif.
Berita Terkait:
Menurut Fraksi PAN, dalam pelaksanaan APBD Sikka TA 2018, ada sejumlah anggota DPRD Sikka yang usulan pendekatan politisnya terlaksana seluruhnya sesuai usulan awal. Sementara sebagian besar anggota DPRD Sikka terealisasi hanya dengan angka yang jauh di pbawah pagu yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD Sikka.
“Pemerintah jangan adu domba di antara kami anggota DPRD. Ke-35 anggota DPRD mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Ini sangat penting dalam perspektif kemitraan, yang mana harus benar-benar dihargai dan dihormati,” seru Filario Charles Bertrandi.
Dia mengatakan semua usulan pendekatan politis melalui 35 anggota DPRD Sikka adalah murni untuk kepentingan masyarakat dan sama-sama mendesak.
Sebelumnya masalah diskriminasi soal pagu anggaran pokir ini sudah pernah disentil Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi. Dia menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah terkait inkonsistensi terhadap pagu anggaran pokir.
Menurut Siflan Angi, sudah ada komitmen yang menyatakan pagu anggaran pokir senilai Rp 1 miliar untuk tiap anggota DPRD Sikka. Namun akhirnya komitmen ini dilanggar, di mana terjadi pagu anggaran yang baru yakni antara Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar, bahkan ada yang lebih dari Rp 1 miliar.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo belum sempat diklarifikasi tentang tudingan diskriminatif ini. Namun spontan dia menulis pada dinding akun facebooknya dengan mengutip sebuah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlaku. Diduga tulisan itu unyuk menyentil sikap politik Siflan Angi.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sikka Alvin Pareira yang dihubungi pekan lalu, tidak mau memberikan komentar tentang tudingan diskriminasi pagu anggaran pokir. Dia mengarahkan media langsung menanyakan kepada Sekretaris daerah Kabupaten Sikka selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Sikka. Hingga saat ini Sekda Sikka belum berhasil ditemui.*** (eny)
