Hal lain yang terungkap dalam pemeriksaaan yakni tingginya biaya tetap pegawai, sehingga perusahaan kehabisan dana operasional. Biaya tetap yang dimaksudkan yakni bevan gaji.
Penjabat Bupati Sikka menambahkan tidak tersedia dokumen perusahaan yang mendukung saldo kas tunai, piutang, persediaan, aset tetap, kewajiban lancar, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan 2023 dan 2022.
Dia menyebut juga tidak adanya pengamanan dokumen dan fisik terhadap aset tetap perusahaan. Akibatnya pemerintah selaku pemilik perusahaan tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk meyakinkan bahwa saldo-saldo akun dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2022 telah disajikan secara wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah anggota DPRD Sikka mengkritisi hasil pemeriksaan karena tidak menyebut jelas akar persoalan yang mengakibatkan Perumda Mawarani tidak beroperasi sejak Juli 2022.
“Ini masalahnya apa? Masalah bisnis plan, atau manajemen yang tidak beres? Mesti jelas dulu persoalannya, biar tahu diagnosanya seperti apa,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Yohanes Vincentius Roma.
Ketua Fraksi Partai Perindo Lukas Lero juga mempertanyakan akar masalah hingga Perumda Mawarani menjadi kolaps. Dia cukup kecewa karena masalahnya sudah sejak tahun 2022, tapi dibiarkan begitu saja.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
