Catatan Akhir Tahun (4): DPRD Sikka Macan Ompong?

KABUPATEN Sikka kini dalam dinamika politik yang baru. Kita baru saja menyelesaikan perhelatan Pilkada Serentak. Semua proses berlangsung aman, nyaman, dan damai, dalam segala macam dinamika yang kompetitif.

Beberapa bulan sebelumnya, Pemilu 2024 juga dilewati dengan riang gembira. Tidak ada masalah yang luar biasa. Mungkin saja menyisakan “konflik” internal dalam tubuh partai-partai politik.

Dua perhelatan besar dalam setiap 5 tahun itu sudah tutup buku. DPRD Sikka Periode 2024-2028 telah dilantik pada 30 Agustus 2024. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Sikka Periode 2025-2030 baru akan dilantik pada 10 Pebruari 2025.

Penyelenggara pemerintahan berwajah baru. Pada lembaga eksekutif, Bupati dan Wakil Bupati benar-benar orang baru. Mereka bukan berlatarbelakang birokrat. Sementara, dari 35 anggota Dewan, terdapat 15 wajah baru, termasuk terjadi perubahan wajah pada unsur Pimpinan DPRD.

Eksekutif dan legislatif perlu menjalin koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kolaborasi ini sangat penting agar bisa melahirkan kebijakan-kebijakan strategis bagi kepentingan masyarakat banyak.

Sudah hampir pasti masyarakat Kabupaten Sikka menaruh harapan besar kepada orang-orang pilihan ini. Satu hal yang menjadi impian riwung ngasung yakni terjadi perubahan signifikan untuk apa yang disebut sebagai kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan akhir dari setiap mereka yang berjuang menjadi pemimpin. Makanya tidak heran jika dalam proses perjuangan menuju “kursi empuk”,  kesejahteraan masyarakat selalu menjadi jualan yang paling enak.

Karena itu sejatinya kesejahteraan rakyat bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah semata. Problem ini harus juga menjadi tanggung jawab banyak pihak, termasuk DPRD Sikka.

Dengan wajah baru dan semangat baru, DPRD Sikka harus memiliki political will yang lebih berani untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Seperti apa yang harus dilakukan orang-orang terhormat itu yakni hanya dengan melaksanakan sungguh tugas dan fungsi kedewanan: legislasi, anggaran, pengawasan.

Sepintas, tugas-tugas seperti ini terlihat sederhana. Apalagi bagi anggota Dewan yang sudah lebih dari 1 periode berkantor di Gedung Kulababong. Istilahnya seperti “sudah jadi makan minum”.

Tapi dalam praktik, melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan ternyata tidak mudah. Bahkan kadang-kadang yang sering sombong dengan istilah “sudah jadi makan minum” pun tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini yang jadi soal.

Dalam pengamatan, cukup banyak kendala yang membuat anggota Dewan tidak maksimal melaksanakan tugas dan fungsi. Saya mencatatnya sebagai Empat Malas.

Pertama, masih terdapat banyak anggota Dewan yang malas hadiri rapat atau sering terlambat hadir, baik itu saat rapat paripurna, rapat badan anggaran, rapat badan musyawarah, rapat badan legislasi, rapat komisi, termasuk rapat dengar pendapat.

Rapat paripurna biasanya dimulai jam 09.00 Wita, namun sering sekali diskors karena alasan belum kuorum. Terkadang juga baru bisa dilaksanakan sesudah 1-2 jam dari jadwal.

Apalagi saat ini dengan tampilnya figur Stef Sumandi sebagai Ketua DPRD Sikka, selalu ingin ontime sesuai jadwal rapat. Dia tidak mau wibawa DPRD Sikka menjadi tenggelam karena persoalan klasik “jam karet”.

Kedua, masih sering terlihat banyak anggota Dewan yang malas bicara. Malah terkesan ada yang asal bicara, yang penting bisa omong. Praktis dalam rapat-rapat terlihat hanya orang-orang tertentu saja yang bersuara untuk kepentingan masyarakat.

Ketiga, masih sering terlihat banyak anggota Dewan yang malas baca, terutama regulasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apalagi regulasi sering kali berubah-ubah. Akibatnya tidak jarang terlihat argumentasi politik di hadapan pemerintah selalu lemah karena tidak menguasai regulasi.

Keempat, masih sering terlihat banyak anggota dewan yang malas tahu dengan persoalan masyarakat. Kadang-kadang isu yang ditiupkan justeru diambil dari media online.

Sistem daerah pemilihan juga berkontribusi kepada kategori malas tahu. Terkadang persoalan pada sebuah daerah pemilihan, kesannya dibiarkan saja menjadi urusan anggota Dewan dari daerah pemilihan tersebut.

Sindrom Empat Malas ini menjadi hal yang fatal bagi seorang anggota Dewan. Padahal tugas pokok wakil rakyat adalah berbicara tentang kepentingan rakyat. Berbicara dalam rapat-rapat. Nah, bagaimana wakil rakyat serius memperjuangkan kepentingan rakyat jika rapat saja malas hadir. Apalagi kalau ditambah malas baca dan malas tahu. Rakyat bukannya mendapatkan kesejahteraan, tapi sebaliknya penderitaan makin bertumpuk.

Empat Malas ini berkarakter kuat membuat anggota Dewan laksana macan ompong. Bayangkan jika setengah saja dari 35 anggota DPRD Sikka bermental Empat Malas, sudahlah, rakyat tidak usah banyak berharap wakil-wakil rakyat itu mampu menjadi penyambung aspirasi yang baik dan tepat untuk mencapai kesejahteraan.

Mari kita lihat sejauh mana komitmen dan konsistensi kerakyatan anggota DPRD Sikka. APBD Sikka 2025 baru saja ditetapkan pada Senin (30/12) kemarin. Postur belanja senilai Rp 1.435.500.000.000, terlihat miris sekali.

Belanja modal yang bersentuhan langsung dengan rakyat hanya dianggarkan Rp 98.099.612.875,67 atau setara 6,83 persen saja. Anggaran ini antara lain untuk pembangunan gedung dan bangunan senilai Rp
27.822.325.675,67, serta jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp 20.822.996.430.

Nah, postur APBD 2025 tersebut adalah hasil kerja kolaborasi antara Pemkab Sikka dan DPRD Sikka. Karena itu sangat tidak elok jika muncul suara-suara sumbang dari wakil rakyat atau fraksi-fraksi bahwa APBD 2025 belum berpihak kepada rakyat. Kalau benar begitu, artinya DPRD Sikka juga memiliki peran dan kontribusi melahirkan APBD yang belum berpihak kepada rakyat.

Dewan macan ompong? Rakyat Sikka tentu tidak mau wakil-wakilnya ibarat macan yang kelihatab beringas tapi tidak memiliki gigi. Rakyat Sikka menginginkan anggota Dewan dan lembaga kerakyatan yang bergigi, memiliki taring mumpuni untuk melakukan pengawasan, legislasi dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.*** (vicky da gomez)