Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia

PIDATO pengukuhan ini saya beri judul Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia.

Dalam pidato ini saya ingin menunjukkan hubungan antara legitimasi kekuasaan, epistemologi demokrasi, dan daya pertimbangan politik warga. Dalam sebuah tatanan yang demokratis, kekuasaan dipandang legitim bukan saja karena telah melalui prosedur yang sah seperti pemilihan umum, tetapi juga karena secara substantif keputusan politik tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara publik dengan argumentasi yang masuk akal.

Proses ini saya beri nama epistemologi demokrasi. Epistemologi demokrasi adalah sebuah gagasan di mana masyarakat secara kolektif mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat bagi kepentingan umum setelah melewati proses pertukaran gagasan dan diskursus publik.

Akan tetapi proses deliberasi publik ini hanya dapat terjadi jika warga yang terlibat memiliki kapasitas pertimbangan politik. Artinya, warga memiliki kapasitas untuk memahami informasi, mengevaluasi argumen secara rasional, dan mempertimbangkan segala sudut pandang sebelum bersikap dan mengambil keputusan. Dengan demikian, daya pertimbangan politik warga memfasilitasi terjadinya diskursus publik yang akhirnya memungkinkan terciptanya legitimasi kekuasaan dalam sebuah demokrasi.

Pidato ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, pandangan Max Weber tentang legitimasi kekuasaan. Kedua, basis epistemologis demokrasi. Ketiga, ulasan tentang konsep politische Urteilskraft. Keempat, relasi antara ketiga konsep utama. Kelima, catatan penutup dan ucapan terima kasih.

Pandangan Max Weber tentang Legitimasi Kekuasaan
Secara umum, politik dimengerti sebagai sebuah proses institusional yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang mengikat orang secara kolektif. Jadi, sebuah keputusan politik selalu bersifat kolektif, harus ditaati atau mengikat, dan bersifat institusional. Ketiga ciri ini membedakan sebuah keputusan politik dari keputusan pribadi. Oleh karena itu, politik membedakan antara ranah privat dan ranah publik. Ranah privat berkaitan dengan pilihan-pilihan pribadi yang akibatnya hanya dirasakan oleh individu, seperti cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, atau kegiatan waktu luang.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya