Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Karena kekuasaan selalu berseberangan dengan atau membatasi kebebasan manusia, penerapan kekuasaan selalu membutuhkan pendasaran rasional atau basis legitimasi. Basis legitimasi ini penting guna menjawab pertanyaan, mengapa seorang individu yang bebas dan setara rela taat pada sebuah institusi kekuasaan? Atau mengapa seseorang boleh berkuasa atas banyak orang lainnya? Pertanyaan ini dijawab dalam teori tentang legitimasi kekuasaan.

Legitimasi kekuasaan ingin menjelaskan bahwa orang mematuhi perintah bukan hanya karena takut atau dipaksa, tetapi karena mereka mengakui bahwa pihak yang memberi perintah memang memiliki hak atau wewenang untuk melakukannya. Ketaatan itu muncul karena mereka menerima adanya struktur hierarki dan mengakui posisi orang yang berkuasa dalam struktur tersebut. Dengan kata lain, legitimasi berhubungan dengan hak dan kapasitas orang untuk bertindak. Jean-Jacgues Rousseau menggambarkan hal tersebut demikian: “The strongest man is never strong enough to be master all the time, unless he transforms force into right and obedience into duty“. Weber kemudian membedakan tiga bentuk legitimasi, yakni legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal.

Pertama, Legitimasi Kekuasaan Karismatis
Dalam kepemimpinan karismatik, ada seorang tokoh yang dianggap memiliki kualitas luar biasa — misalnya keberanian, wibawa, kemampuan berbicara, atau daya tarik pribadi — sehingga banyak orang percaya bahwa ia memang “ditakdirkan” untuk memimpin. Orang-orang mengikuti dan menaati perintahnya bukan terutama karena aturan hukum atau tradisi, tetapi karena kekaguman dan kepercayaan pribadi terhadap sosok tersebut. Kepemimpinannya diterima hampir tanpa dipertanyakan, karena para pengikut merasa yakin bahwa ia memiliki kemampuan istimewa.

Jika dihubungkan dengan awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), kita bisa melihat unsur kepemimpinan karismatik dalam bentuk yang lebih modern. Pada periode awal pemerintahannya (2014), banyak orang mendukung Jokowi bukan terutama karena kekuatan partai atau tradisi politik, tetapi karena citra pribadinya. Jokowi dipandang sebagai pemimpin yang “berbeda”: sederhana, dekat dengan rakyat kecil, tidak berasal dari elite militer atau politik lama, dan sering melakukan blusukan. Banyak masyarakat secara suka rela menaruh harapan besar padanya sebagai simbol perubahan dan pembaruan politik. Dukungan itu lahir dari kepercayaan dan harapan bahwa ia mampu membawa gaya kepemimpinan baru yang lebih bersih dan merakyat.

Dalam kerangka Weber, karisma Jokowi pada awal pemerintahannya menjadi efektif karena ada pengakuan suka rela dari para pengikutnya. Orang percaya pada integritas dan kesederhanaannya, sehingga legitimasi awalnya banyak bertumpu pada kepercayaan personal, bukan semata-mata pada struktur hukum atau tradisi kekuasaan.

Tokoh-tokoh seperti Hitler, Stalin, dan Mao sering dijadikan contoh kekuasaan karismatik dalam bentuk ekstrim. Mereka dipandang oleh para pengikutnya sebagai pemimpin mutlak yang klaim kepemimpinannya jarang atau bahkan tidak pernah dipertanyakan. Karena pengikut begitu percaya dan tunduk, para pemimpin ini mampu menggerakkan massa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat keras, bahkan kejam dan melanggar hukum.

Kedua, Legitimasi Kekuasaan Tradisional
Kekuasaan tradisional didasarkan atas adat, kebiasaan, dan aturan lama yang diwariskan secara turun-temurun. Orang menaati penguasa karena mereka percaya bahwa tatanan lama itu sah dan pantas dihormati. Kekuasaan dianggap wajar karena “memang sudah begitu sejak dulu.”

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya