Kabar Gembira! Pemkab Sikka Bakal Redistribusi Tanah Eks HGU di Nangahale

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 30 Januari 2025 - 22:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 5,366 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera

Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera

Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Kabupaten Sikka menempuh kebijakan yang menggembirakan pada tanah eks Hak Guna Usah (HGU) di Nangahale dan Patiahu. Rencananya tanah yang dilepaskan PT Krisrama seluas kurang lebih 542,86 hektar akan diredistribusi demi kemakmuran rakyat.

Kabar gembira ini disampaikan Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera melalui keterangan pers yang dikeluarkan Kamis (30/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui rilis resmi yang diterima media ini, Penjabat Bupati Sikka menegaskan status tanah HGU PT Krisrama dan Redistribusi Tanah Eks HGU.

Penjabat Bupati Sikka menyebutkan pemerintah melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/HGU/BPN.53/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023, yang memberikan Hak Guna Usaha kepada PT Krisrama. Tanah dimaksud mencakup luas total 3.258.620 meter di dua wilayah yakni Desa Nangahale Kecamatan Talibura seluas 2.409.520 meter persegi, dan Desa Runut Kecamatan Waigete seluas 849.000 meter persegi.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada 28 Agustus 2023 menerbitkan 10 sertifikat HGU, masing-masing bernomor HGU.0004 hingga HGU.0013. Pemberian sertifikat ini menjadi landasan hukum bagi PT Krisrama selaku pemegang hak yang sah dalam pengelolaan tanah.

“Untuk itu ditegaskan siapapun yang masih berada di lokasi Tanah HGU segera keluar dari lokasi dimaksud dan dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pemerintah daerah melalui program redistribusi tanah,” tegas Penjabat Bupati Sikka.

Baca Juga :  Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Reforma Agraria
Penjabat Bupati Sikka mengatakan pada tanah Eks HGU Nangahale, PT Krisrama telah melepaskan sebagian tanah seluas kurang lebih 542,86 hektar untuk diawasi dan diatur pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pelaksanaan program Reforma Agraria, Penjabat Bupati Sikka memastikan pemerintah melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

“Reforma Agraria dimaksud bertujuan untuk memastikan tanah yang menjadi objek reforma agraria (TORA) dapat diredistribusi atau dilegalisasi demi kemakmuran rakyat,” ungkap Adrianus Firminus Parera.

Proses Reforma Agraria, kata dia, melibatkan berbagai langkah, termasuk pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Daerah. Menurut dia, GRRA Daerah bertugas mengoordinasikan penyediaan TORA, pendataan aset, pemetaan akses, serta menyelesaikan konflik yang terkait.

GTRA Daerah memiliki struktur keanggotaan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk Bupati sebagai Ketua, Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua, serta Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, GTRA Daerah memiliki 4 tugas. Pertama, mengoordinasikan penyediaan TORA di tingkat kabupaten/kota.

Kedua, melakukan verifikasi dan pendataan subjek penerima TORA. Ketiga, mengawasi pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dan keempat, melaporkan hasil kerja kepada GTRA Propinsi.

Baca Juga :  30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Subjek dan Penerima Manfaat TORA
TORA diberikan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Penjabat Bupati Sikka menyebutkan antara lain berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di wilayah objek redistribusi tanah, serta memiliki mata pencaharian tertentu.

Penerima TORA, kata dia, mencakup petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, guru honorer, dan pekerja sektor informal lainnya yang tidak memiliki tanah.

Penjabat Bupati Sikka menambahkan penataan penggunaan tanah dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan tanah demi kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah berharap melalui penataan ini, pola pengelolaan tanah dapat memberikan hasil optimal secara adil dan berkelanjutan,” ujar dia.

Terkait hal ini, Penjabat Bupati Sikka telah mengeluarkan surat dengan Nomor Permukim 590/10/I/2025 perihal Pendataan Subjek dan Objek Tanah Eks HGU Nangahale. Surat tertanggal 23 Januari 2025 itu ditujukan kepada Camat Waigete, Camat Talibura dan Camat Waiblama.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, menurut Penjabat Bupati Sikka, Reforma Agraria pada Tanah Eks HGU Nangahale menjadi model keberhasilan program reforma agraria di Kabupaten Sikka, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan tata kelola tanah yang lebih adil dan berdaya guna.*** (eny)

Berita Terkait

Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro
308 Sekolah Diduga Langgar Pelaksanaan TKA, Kepala SMKS Yohanes XXIII Maumere: Kami Komitmen Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:40 WITA

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Kamis, 12 November 2026 - 18:57 WITA

Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Minggu, 8 November 2026 - 13:16 WITA

Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:32 WITA

BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 23:58 WITA

6 Janji Jenderal Suyudi Awali Langkah Jadi Kapolri

Berita Terbaru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Nasional

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:40 WITA