2 DPO Kasus Kredit Fiktif BRI Maumere Sebelumnya Tersangka, Kini Hanya Jadi Saksi

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 10 Desember 2025 - 08:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 2,046 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Armadha Tangdibali

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Armadha Tangdibali

Maumere-SuaraSikka.com: Kasus kredit fiktif di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Maumere di Kabupaten Sikka Propinsi NTT mengejutkan publik. Dua daftar pencarian orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, kini justeru turun pangkat menjadi tersangka.

Ihwal turun status DPO dengan initial ADES dan DDHT diketahui setelah Kejaksaan Negeri Sikka menggelar konferensi pers dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Selasa (9/12).

Baca Juga :  Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Armadha Tangdibali pada kesempatan itu menjelaskan 2 DPO dimaksud belum menjadi tersangka. Status dua orang tersebut adalah saksi. Jika ada fakta-fakta hukum, bukan tidak mungkin keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penjelasan Kajari Sikka Armadha Tangdibali ini berbeda dengan informasi awal yang disampaikan Kajari Sikka sebelumnya Henderina Malo. Dalam konferensi pada 17 Oktober 2025 lalu, Henderina Malo memastikan terdapat 8 tersangka kasus fiktif BRI Maumere, 2 di antaranya adalah ADES dan DDHT yang hingga kini masih berstatus DPO.

Baca Juga :  30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Armadha Tangdibali yang baru 5 minggu bertugas di Kejaksaan Negeri Sikka beralasan terjadi kesalahpahaman dalam penjelasan awal. Dia memastikan tersangka dalam perkara ini berjumlah 6 orang.

Kepala Kejaksaan Saat ini, kata dia, Kejaksaan Negeri Sikka masih terus berupaya melakukan pencarian 2 DPO tersebut. Infornasinya, kata diaz 2 DPO tersebut berada di luar NTT.

Berita Terkait

Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro
308 Sekolah Diduga Langgar Pelaksanaan TKA, Kepala SMKS Yohanes XXIII Maumere: Kami Komitmen Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:20 WITA

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 - 17:00 WITA

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Kamis, 12 November 2026 - 18:57 WITA

Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 19:43 WITA

Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Minggu, 8 November 2026 - 13:16 WITA

Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA