KUHP dan KUHAP Baru: Reformasi Hukum atau Kemunduran Demokrasi?

TAHUN 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pengesahan dua rezim Undang Undang ini telah memicu perdebatan luas di kalangan akademisi hukum.

Pertanyaan mendasar, apakah KUHP dan KUHAP baru ini merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana Indonesia atau justeru menjadi langkah mundur yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi?

Pemerintah dalam semangat dekolonialisasi hukum pidana, justeru menimbulkan kekuatiran serius. Sejumlah pasal yang termuat dalam KUHP baru seperti Pasal 188 mengenai larangan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Pasal 218 dan 240-241 yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara, hingga Pasal 256 yang menuju pada kriminalisasi aspirasi dan pembungkaman ruang publik.

Lebih lanjut KUHAP baru yang diberlakukan memunculkan pula kontroversi karena memberikan kewenangan luas bagi penyidik untuk melakukan penyadapan, penggeledahan bahkan penangkapan tanpa izin hakim dalam keadaan mendesak. KUHP dan KUHAP baru dikuatirkan menjadi instrumen legal bagi otoritarianisme moderen.

KUHP Baru dan Ancaman Kebebasan Sipil
KUHP adalah hukum materil yang mengatur tentang hukum pidana, tindak pidana dan sanksi pidana. Setelah 80 tahun, Indonesia resmi berpisah dari wetboek van strafrecht warisan kolonial yang berlaku pada tahun 1946.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya