Stop Pin Emas, Rakyat Butuh “Beras”

PENGADAAN Pin Emas ternyata masih menjadi debatabel yang seru. Menariknya karena sekarang debatabel tentang barang ini sudah masuk kembali ke Gedung Kulababong.

Baik juga Pin Emas terus menjadi perdebatan antara para wakil rakyat, sehingga pada akhirnya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat.

Betul bahwa sudah ada keputusan, sebagaimana pernyataan Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus. Betul bahwa pembahasan Pin Emas sudah melalui mekanisme dan tata cara persidangan di DPRD Sikka.

Menjadi menarik ketika Pin Emas yang sudah diputuskan, bahkan tertuang dalam dokumen APBD 2024, toh masih diperdebatkan. Dan hebatnya, yang memulai perdebatan adalah Wakil Ketua DPRD Sikka Yosep Karmianto Eri yang justeru pemegang palu sidang saat pembahasan Pin Emas.

Alur ini menggambarkan bahwa sesungguhnya pengadaan Pin Emas senilai Rp 525 juta bukanlah harga mati. Pengadaan Pin Emas masih bisa diutak-atik. Atau dengan kata lain boleh dibatalkan, sebagaimana usulan Yosep Karmianto Eri. Sangatlah tidak wajar, jika karena perubahan pikiran politis ini, lalu Yosep Karmianto Eri kemudian dicap sebagai Pilatus.

APBD 2024 memang sudah ditetapkan. Tapi itu bukan berarti menjadi tabu untuk merevisi APBD 2024. Pemkab Sikka dan DPRD Sikka setiap tahun berulang kali melakukan revisi APBD. Bukan tidak mungkin, tahun ini APBD 2024 juga direvisi. Apalagi hampir pasti harus ada rasionalisasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 90 miliar. Nah, kalau terjadi revisi karena tuntutan ketersediaan anggaran, apa wajar disebut Pilatus?

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya