“Terdapat 124 desa di 5 kecamatan yang belum ada pangkalan,” jelas Kandidus Tolok.
Lima kecamatan yang belum terdapat pangkalan minyak tanah yaitu Palue, Mapitara, Doreng, Waiblama, dan Tanawawo. Disinyalir warga di 5 kecamatan ini memperoleh minyak tanah dengan berbagai cara.
“Mungkin warga di 5 kecamatan itu dianggap lebih nyaman menggunakan kayu bakar,” sindir Stef Sumandi, wakil rakyat 3 periode berturut-turut dari Kecamatan Mapitara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kabag Ekonomi, pangkalan ditentukan langsung oleh agen. Pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Bagian Ekonomi Setda Sikka, sama sekali tidak diberikan porsi. Selama 1,5 tahun menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setda Sikka, Kandidus L Tolok mengaku baru 1 kali mengeluarkan rekomendasi untuk pangkalan.
Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Garda Soliditas Yohanes de Peskim mengecam lemahnya pemerintah di depan agen. Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih berwibawa dengan memiliki peran menentukan pangkalan. Dia meyakini, jika pemerintah melakukan intervensi, tentu persebaran pangkalan minyak tanah bisa berkeadilan sehingga distribusi juga merata.
“Kasih juga kami pangkalan di desa-desa. Jangan hanya konsentasi di kota saja. Saya hitung pangkalan di kota menumpuk, ada 411. Nah, pemerintah jangan terlalu lemah di depan agen,” kritik mantan wartawan dan aktifis LMND itu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
