Partai Golkar Tolak Usul Pemakzulan Gibran, Melchias Mekeng: Tidak Sesuai UU

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 4 Juni 2025 - 22:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 1,323 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Golkar MPR RI menolak dengan tegas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya karena tidak ada dasar hukum yang kuat.

Sikap tegas ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng. Dia merespons surat dari Forum Purnawirawan TNI, yang mendesak agar proses pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden dipercepat.

“Tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada alasan yang kuat dan tidak sesuai Undang-Undang yang ada. Bagaimana mau kita lakukan itu, kita negara hukum kok melanggar hukum,” kata Melchias Mekeng di Jakarta, Rabu (4/6).

Politisi Partai Golkar yang 5 periode berturut-turut menjadi anggota DPR/MPR RI itu menenegaskan pemakzulan terhadap pejabat negara, termasuk wakil presiden, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dia mengingatkan pentingnya menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam setiap proses ketatanegaraan.

Baca Juga :  Konsisten Lakukan Transformasi Digital, BPJS Kesehatan Beri Penghargaan kepada 27 Faskes

“Negara kita negara hukum. Artinya semua itu harus sesuai tata aturan hukum perundang-undangan yang berlaku,” tegas Melchias Mekeng.

Melchias Mekeng mengatakan Fraksi Partai Golkar MPR RI menghormati hak setiap warga negara menyampaikan pendapat. Namun, kata dia, segala proses politik harus berlandaskan pada hukum.

Berita Terkait

Konsisten Lakukan Transformasi Digital, BPJS Kesehatan Beri Penghargaan kepada 27 Faskes
Kolaborasi BPJS dan Gojek, Pastikan Pengemudi Mitra Terlindungi Program JKN
KPK Gelar OTT ke-11 Tahun 2025 di Kalsel, Aparat Daerah Mulai Diperiksa
Usulan Koalisi Permanen, AHP: Mengada-ada, Tidak Sesuai Realita Politik
2 Matel Tewas Mengenaskan, Melchias Mekeng Kecam Tindakan Brutal Oknum Polisi
Luka Modric Tunggu Italia di Piala Dunia 2026
Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD Menguat, PDIP Buka Suara
Brasil dan Prancis Masuk Grup Neraka Piala Dunia 2026
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Minggu, 18 Januari 2026 - 11:25 WITA

Jaksa di Sikka Intip Kegagalan Pembangunan Mega Proyek Puskesmas Tuanggeo

Sabtu, 17 Januari 2026 - 11:28 WITA

Jika Ada Juknis Baru, Bupati Sikka Usulkan MBG Sasar Akun Palsu

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:30 WITA

Karolus Roger Evantino, Anak Ideologis Presiden Prabowo, Dirikan SPPG di Nangatobong

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:48 WITA

Mega Proyek Puskesmas Tuanggeo Rp 6,4 Miliar Mentok Fisik 56 Persen, Jaksa di Sikka Gagal Pendampingan

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:48 WITA

Gerakan PSN Massal Eliminir DBD dan Malaria, Vaksinasi Putuskan Rantai Rabies

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:47 WITA

Dinkes Sikka Lalai, Rp 4,3 Miliar Gagal Salur ke Daerah

Selasa, 13 Januari 2026 - 17:32 WITA

Humerus Andreas Bakal Dilantik PAW DPRD Sikka, Masih Tunggu SK Gubernur NTT

Selasa, 13 Januari 2026 - 15:21 WITA

Sedih! Mega Proyek Puskesmas Tuanggeo Rp 6,4 Miliar, Fisik Hanya 59 Persen

Berita Terbaru