Maumere-SuaraSikka.com: Buruh darat di Pelabuhan Laurens Say Maumere Kabupaten Sikka, mogok kerja, Rabu (23/7). Mereka memilih memperjuangkan kelayakan upah. Beban kerja besar, risiko tinggi, tapi upah dihargai Rp 325.000 per container. Itu pun harus dibagi kepada 30 orang.
Sejak pukul 09.00 Wita, lebih dari 60 orang buruh darat sudah berada di halaman Kantor DPRD Sikka. Mereka ingin bertemu Pimpinan dan anggota DPRD Sikka. Setelah 1,5 jam menunggu, tidak ada satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD Sikka yang ada di rumah rakyat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Michael Rikardus Sengi selaku Koordinator buruh menjelaskan mereka ingin menyampaikan perkembangan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sikka beberapa waktu lalu. Menurut dia, setelah RDP pada 11 Juli 2025, tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD Sikka.
“Padahal DPRD rekomendasikan agar menaikkan upah buruh sesuai peraturan yang berlaku. Tapi hingga sekarang, tidak ada tanda-tanda upah buruh dinaikkan,” terang dia di halaman Kantor DPRD Sikka, Rabu (22/7).
Aksi di Dinas Nakertrans
Jenuh menunggu dalam ketidakpastian, para buruh bersepakat mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka. Mereka pun melakukan longmarch dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 200 meter. Para buruh diterima Sekretaris Dinas Nakertrans Petrus Piter dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sikka Wellibrorda Dua Bura.
Pada kesempatan tersebut Michael Rikardus Sengi mengatakan belum melihat peran dan upaya Disnakertrans Sikka dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sikka. Dia menganggap pemerintah daerah melalui Dinas Nakertrans tidak memiliki kepedulian akan nasib yang dialami buruh darat di Pelabuhan Laurens Say Maumere.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
