Marthen Luther Adji dari Fraksi Partai Perindo menilai persoalan ini berangkat dari ketidakjujuran pemerintah daerah. Menurut dia, mestinya sejak awal pemerintah daerah harus terbuka menjelaskan secara detail hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu.
“Kasih SK Pengangkatan tapi tanpa ada besaran gaji, mestinya harus disampaikan secara tebuka,” sentil dia.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Yosef Nong Soni menyebut di beberapa daerah, honorer malah dirumahkan. Meski menyadari kondisi keuangan di daerah yang lagi kritis, menirut dia gaji Rp 600 ribu sangat tidak adil. Dia berharap ke depan pemerintah daerah memikirkan kembali besaran gaji bagi tenaga kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu juga kecewa dengan besaran nominal gaji yang dialokasikan kepada PPPK Paruh Waktu. Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali.
“Kita lihat kembali APBD, yang kita prioritaskan adalah bagaimana mereka bisa hidup. APBD defisit, memang fatal, tapi kita harus ambil sikap,” ujar dia.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi bersepakat untuk tidak mengambil keputusan. DPRD Sikka bersama pemerintah daerah akan memutuskan persoalan ini pada saat pembahasan Perubahan APBD 2026.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
