Majelis Hakim juga mewajibkan Tergugat mencabut Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B.Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023 tentang Penghentian Aktivitas Pasar Wuring. Selain itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000.
Dari sisi hukum, perkara ini menarik. Apalagi banyak fakta hukum yang bisa dikaji sebagai bahan pembelajaran bagi kuasa hukum atau lawyer. Kami boleh menguraikan beberapa di antaranya.
Pertama, Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043. Bagi kami, keabsahan regulasi ini patut dipertanyakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alat ukur kajian penetapan tertulis Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dalam perkara a quo, menariknya SK Penjabat Bupati Sikka yang dikeluarkan tanggal 16 Nopember 2023 mengatakan CV Bengkunis Jaya melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Sikka tanpa nomor, tahun dan tanggal pengesahannya.
Fatal! Di sini letak “kecelakaan” bertindak dari Penjabat Bupati Sikka. Atas fakta ini ada beberapa dugaan.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
