Kawasan Ekonomi Perikanan: Antara Retorika Pembangunan dan Ilusi Kebijakan

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 14 Mei 2025 - 08:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 792 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yohanes Don Bosco Ricardson Minggo

Yohanes Don Bosco Ricardson Minggo

WACANA pengembangan Kawasan Ekonomi Perikanan (KEP) kerap menjadi jargon pembangunan yang digaungkan dalam berbagai forum resmi, seolah-olah menjadi kunci masa depan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.

Dengan retorika yang mengundang optimisme, KEP digambarkan sebagai episentrum aktivitas perikanan nasional mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga ekspor yang terintegrasi dalam satu kawasan berbasis infrastruktur moderen dan ditopang oleh sistem logistik yang efisien serta regulasi yang mendukung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Narasi ini bukan hanya membangun harapan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi branding pemerintah dalam mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan.

Secara teoritis, konsep KEP memang memiliki daya tarik yang besar. Ia menjanjikan efisiensi rantai pasok, peningkatan nilai tambah produk perikanan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sumber daya laut yang melimpah.

Dalam berbagai strategi KEP disebut sebagai model kawasan strategis yang mampu mengonsolidasikan potensi ekonomi perikanan dari hulu ke hilir dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Namun demikian, ketika narasi ini dihadapkan pada realitas empirik di berbagai daerah, terutama di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, bayang-bayang pertanyaan besar tak dapat dihindari: Apakah KEP ini benar benar nyata dan sedang berjalan? Ataukah hanya sebatas ilusi kebijakan alias “halu” yang belum menapak ke bumi?

Berita Terkait

Spanyol versus Argentina, Pertarungan Dua Filosofi Menuju Tahta Dunia
Kasus Febrie Adriansyah dan Bahaya Cara Berpikir Hitam Putih
Empat Negara di Tangga Juara
Sengketa Tanah Nangahale: Perjumpaan antara Jejak Kolonial dan Status Kepemilikan
Pembubaran Ibadah dan Kebebasan Beragama: Antara Perlindungan Konstitusi dan IMB
Anggota DPRD Sikka Seyogyanya Menulis: Politik Tidak Cukup Hanya Bicara
Maumere dan Politik: Ketika Semua Hal Jadi Bahan Obrolan
China Flores: Jejak Panjang dan Integrasi Sosial
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 08:32 WITA

Uskup Maumere Kunjungi 92 Pasien RSUD TC Hillers Maumere yang Dirawat di Tenda Darurat

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 15:21 WITA

Pascagempa Bumi Tektonik, 777,7 Ton Bantuan Mengalir Melalui Maumere dan Labuan Bajo

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:33 WITA

Wabup Sikka Serahkan 20 Unit Tenda untuk Korban Gempa di Talibura

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:09 WITA

Pascagempa Bumi, Belanja Modal di Sikka “Hilang” Rp 12 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 10:00 WITA

PDI Perjuangan Lepas Kapal RS Laksamana Malahayati Bantu Korban Gempa di NTT

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 08:37 WITA

Diaspora Flobamora di Papua Galang Dana untuk Korban Gempa Bumi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 00:11 WITA

Gempa Guncang Sikka, Belanja Tidak Terduga Naik Drastis

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:14 WITA

Padam 5 Hari Akibat Gempa Bumi Tektonik, Listrik di Palue Kembali Nyala

Berita Terbaru

Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi menyerahkan bantuan tenda kepada warga terdampak gempa bumi tektonik di Kecamatan Talibura, Sabtu (22/8)

Bencana Alam

Wabup Sikka Serahkan 20 Unit Tenda untuk Korban Gempa di Talibura

Sabtu, 22 Agu 2026 - 14:33 WITA