Kawasan Ekonomi Perikanan: Antara Retorika Pembangunan dan Ilusi Kebijakan

WACANA pengembangan Kawasan Ekonomi Perikanan (KEP) kerap menjadi jargon pembangunan yang digaungkan dalam berbagai forum resmi, seolah-olah menjadi kunci masa depan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.

Dengan retorika yang mengundang optimisme, KEP digambarkan sebagai episentrum aktivitas perikanan nasional mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga ekspor yang terintegrasi dalam satu kawasan berbasis infrastruktur moderen dan ditopang oleh sistem logistik yang efisien serta regulasi yang mendukung.

Narasi ini bukan hanya membangun harapan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi branding pemerintah dalam mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan.

Secara teoritis, konsep KEP memang memiliki daya tarik yang besar. Ia menjanjikan efisiensi rantai pasok, peningkatan nilai tambah produk perikanan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sumber daya laut yang melimpah.

Dalam berbagai strategi KEP disebut sebagai model kawasan strategis yang mampu mengonsolidasikan potensi ekonomi perikanan dari hulu ke hilir dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Namun demikian, ketika narasi ini dihadapkan pada realitas empirik di berbagai daerah, terutama di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, bayang-bayang pertanyaan besar tak dapat dihindari: Apakah KEP ini benar benar nyata dan sedang berjalan? Ataukah hanya sebatas ilusi kebijakan alias “halu” yang belum menapak ke bumi?

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya