Sengketa Tanah Nangahale: Perjumpaan antara Jejak Kolonial dan Status Kepemilikan

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 7 Juni 2026 - 08:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 205 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fransisco Soarez Pati

Fransisco Soarez Pati

Krisis ekonomi yang berkaitan dengan dampak Perang Dunia I menyebabkan Amsterdam Soenda Compagnie mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut. Dalam situasi tersebut, lahan perkebunan Nangahale kemudian dibeli oleh Prefektur Apostolik Flores dan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa. Peristiwa ini menunjukkan perubahan penting dalam sejarah Nangahale.

Jika sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh perusahaan perkebunan dalam kerangka ekonomi kolonial Belanda, maka setelah beralih kepada Prefektur Apostolik Flores pengelolaannya berada di bawah lembaga Gereja Katolik yang juga beroperasi dalam wilayah administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, terjadi peralihan dari pengelolaan perusahaan kolonial kepada lembaga misi Gereja, meskipun keduanya sama-sama berlangsung dalam konteks pemerintahan kolonial Belanda.

Sejak saat itu Nangahale tidak lagi hanya menjadi bagian dari sejarah ekonomi kolonial, tetapi juga masuk ke dalam sejarah perkembangan Gereja Katolik di Flores. Dalam berbagai catatan sejarah, perkebunan Nangahale menjadi salah satu sumber pendanaan bagi karya-karya sosial Gereja, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan iman, dan berbagai kegiatan pastoral yang berkembang di Flores pada abad ke-20.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun perubahan status pengelolaan tersebut tidak pernah sepenuhnya menghapus ingatan masyarakat adat mengenai hubungan historis mereka dengan tanah tersebut. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi atau objek hukum. Tanah adalah identitas, ruang hidup, sejarah, dan warisan leluhur yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Setelah Indonesia merdeka, status penguasaan tanah kembali mengalami perubahan. Sistem agraria nasional memperkenalkan berbagai bentuk hak atas tanah yang diatur oleh negara, termasuk Hak Guna Usaha (HGU). Dalam konteks inilah sebagian kawasan Nangahale kemudian memperoleh legitimasi berdasarkan hukum pertanahan nasional.

Di sinilah muncul salah satu akar utama sengketa yang masih berlangsung hingga sekarang.

Berita Terkait

Pembubaran Ibadah dan Kebebasan Beragama: Antara Perlindungan Konstitusi dan IMB
Anggota DPRD Sikka Seyogyanya Menulis: Politik Tidak Cukup Hanya Bicara
Maumere dan Politik: Ketika Semua Hal Jadi Bahan Obrolan
China Flores: Jejak Panjang dan Integrasi Sosial
Arogansi Kekuasaan dan Matinya Ruang Dialog di Ende
Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Napung Gete dan Jalan Panjang Kemandirian Pangan Kabupaten Sikka
Optimalisasi Peran Pelabuhan Laurens Say Maumere dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 13:28 WITA

Hitung-Hitungan Sambut Baru: Sebuah Kesadaran yang Terlambat

Minggu, 7 Juni 2026 - 07:48 WITA

Sekolah Rakyat di Sikka, Tunggu Penentuan Resmi Kemensos

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:06 WITA

SMKS Yohanes XXIII Maumere Beri Beasiswa Pendidikan Khusus Bagi Siswa Baru

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:43 WITA

Kontroversi Gaji PPPK Paruh Waktu di Sikka, Tergantung Kondisi Keuangan Daerah

Rabu, 3 Juni 2026 - 07:54 WITA

Terima Amplop Kelulusan, Air Mata Bahagia Tumpah di SMPK Yapenthom 1 Maumere

Senin, 1 Juni 2026 - 12:05 WITA

Sekolah Jadi Tempat Ideal Implementasi Pancasila, Perlu Anggaran Lebih Banyak untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Senin, 1 Juni 2026 - 10:32 WITA

Pesan Kepala BPIP: Jadikan Pancasila sebagai Idiologi Hidup

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:31 WITA

Mensos Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Se-NTT Bangun Sekolah Rakyat

Berita Terbaru

Seorang anak di Paroki Santo Michael Nita menerima Komuni Suci Pertama, Minggu (7/6)

Daerah

Hitung-Hitungan Sambut Baru: Sebuah Kesadaran yang Terlambat

Minggu, 7 Jun 2026 - 13:28 WITA

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago

Daerah

Sekolah Rakyat di Sikka, Tunggu Penentuan Resmi Kemensos

Minggu, 7 Jun 2026 - 07:48 WITA