Sengketa Tanah Nangahale: Perjumpaan antara Jejak Kolonial dan Status Kepemilikan

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 7 Juni 2026 - 08:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 205 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fransisco Soarez Pati

Fransisco Soarez Pati

Karena itu, penyelesaian sengketa Nangahale tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan pula pemahaman yang utuh terhadap konteks sejarah yang melatarbelakanginya, sehingga setiap pihak dapat melihat persoalan ini bukan sekadar sebagai perebutan tanah, melainkan sebagai upaya mencari keadilan atas warisan sejarah yang kompleks.

Oleh karena itu, kasus Nangahale bukan hanya tentang tanah. Nangahale adalah cermin perjalanan panjang Flores sendiri. Di sana terdapat jejak masyarakat adat, pengaruh Portugis, administrasi Belanda, perkembangan Gereja Katolik, pembentukan hukum agraria nasional, dan dinamika pembangunan modern yang terus berlangsung hingga hari ini.

Dari sudut pandang sejarah, Nangahale bukanlah titik awal sengketa, melainkan hasil dari rangkaian perubahan kekuasaan dan sistem penguasaan tanah yang berlangsung selama berabad-abad. Masyarakat adat, administrasi kolonial, perusahaan perkebunan, Gereja Katolik, dan negara Indonesia modern pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang sama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, setiap upaya penyelesaian yang hanya bertumpu pada satu periode sejarah berisiko mengabaikan bagian lain dari kenyataan yang membentuk Nangahale hari ini. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar menentukan siapa yang memiliki tanah, tetapi bagaimana memahami dan mempertemukan berbagai lapisan sejarah yang hidup di atas tanah yang sama.

Pada akhirnya, membaca kasus Nangahale tidak cukup hanya dengan menelusuri pasal-pasal hukum yang berlaku saat ini. Diperlukan pula ketekunan untuk menelusuri arsip kolonial, dokumen misi Gereja, catatan administrasi pemerintahan, serta memori kolektif masyarakat adat yang menjadi bagian dari sejarah panjang kawasan tersebut. Sebab sengketa yang berlangsung hari ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang terbentuk selama berabad-abad.***

Ditulis oleh Fransisco Soarez Pati, diaspora Sikka-NTT, tinggal di Jakarta

Berita Terkait

Pembubaran Ibadah dan Kebebasan Beragama: Antara Perlindungan Konstitusi dan IMB
Anggota DPRD Sikka Seyogyanya Menulis: Politik Tidak Cukup Hanya Bicara
Maumere dan Politik: Ketika Semua Hal Jadi Bahan Obrolan
China Flores: Jejak Panjang dan Integrasi Sosial
Arogansi Kekuasaan dan Matinya Ruang Dialog di Ende
Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Napung Gete dan Jalan Panjang Kemandirian Pangan Kabupaten Sikka
Optimalisasi Peran Pelabuhan Laurens Say Maumere dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 13:28 WITA

Hitung-Hitungan Sambut Baru: Sebuah Kesadaran yang Terlambat

Minggu, 7 Juni 2026 - 07:48 WITA

Sekolah Rakyat di Sikka, Tunggu Penentuan Resmi Kemensos

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:06 WITA

SMKS Yohanes XXIII Maumere Beri Beasiswa Pendidikan Khusus Bagi Siswa Baru

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:43 WITA

Kontroversi Gaji PPPK Paruh Waktu di Sikka, Tergantung Kondisi Keuangan Daerah

Rabu, 3 Juni 2026 - 07:54 WITA

Terima Amplop Kelulusan, Air Mata Bahagia Tumpah di SMPK Yapenthom 1 Maumere

Senin, 1 Juni 2026 - 12:05 WITA

Sekolah Jadi Tempat Ideal Implementasi Pancasila, Perlu Anggaran Lebih Banyak untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Senin, 1 Juni 2026 - 10:32 WITA

Pesan Kepala BPIP: Jadikan Pancasila sebagai Idiologi Hidup

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:31 WITA

Mensos Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Se-NTT Bangun Sekolah Rakyat

Berita Terbaru

Seorang anak di Paroki Santo Michael Nita menerima Komuni Suci Pertama, Minggu (7/6)

Daerah

Hitung-Hitungan Sambut Baru: Sebuah Kesadaran yang Terlambat

Minggu, 7 Jun 2026 - 13:28 WITA

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago

Daerah

Sekolah Rakyat di Sikka, Tunggu Penentuan Resmi Kemensos

Minggu, 7 Jun 2026 - 07:48 WITA