Target PAD Turun Drastis, DPRD Sikka Kecam Pemerintah  

Maumere-SuaraSikka.com: Penjabat Bupati Sikka Mekeng P. Florianus baru-baru ini menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2019. Diketahui target pendapatan asli (PAD) daerah menurun drastis. Tak pelak, DPRD Sikka pun mengecam kebijakan pemerintah.

Pemerintah merencanakan target PAD sebesar Rp 90.926.561.268, atau turun sebesar 12,85 persen dari tahun 2018. Flori Mekeng beralasan penurunan target PAD terjadi karena adanya penyesuaian target tahun 2019 berdasarkan potensi riil yang bisa dicapai dan realisasi penerimaan PAD pada tahun-tahun sebelumnya, sesuai hasil pendataan potensi dan sumber-sumber PAD.

Ada beberapa pos pada PAD yang mengalami penurunan. Pajak Daerah mengalami penurunan total sebesar 22,13 persen dari semua jenis pajak daerah, dengan penurunan terbesar pada pajak bumi dan bangunan. Lalu retribusi daerah mengalami penurunan total sebesar 20,28 persen dari semua jenis retribusi daerah, dengan penurunan terbesar pada retribusi pelayanan pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Selain itu pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar 5,31 persen, dengan penurunan terbesar dari penerimaan laba atas penyertaan modal pada PT Bank NTT. Dan pos Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar 8 persen, dengan penurunan terbesar pada penerimaan bunga deposito dan penerimaan pengembalian kerugian daerah.

Fraksi-fraksi di DPRD Sikka pun bereaksi protes dan mengecam kebijakan pemerintah. Fraksi Partai Hanura mendorong pemerintah untuk lebih berani dan optimis menaikkan target PAD sampai di atas Rp 100 miliar. Alasannya karena masih banyak potensi PAD yang belum tersentuh, sementara potensi PAD yang sudah ada saat ini pengelolaannya belum mencapai target yang maksimal.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat PAD Sikka seharusnya bisa digenjot mendekati potensi riil, Demokrat meminta agar pada tahun anggaran 2019 ini pemerintah lebih fokus menggali potensi PAD yang baru dan tidak membebani masyarakat, serta menyehatkan sebagian sumber PAD agar lebih maksimal.

Fraksi PKP Indonesia menilai target yang ditetapkan masih sangat rendah dan tidak relevan atau konsisten dengan harapan dan upaya-upaya yang akan dilakukan. PKP Indonesia mendorong agar pemerintah menaikkan target PAD. Sementara itu Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar jika memungkinkan pada tahun anggaran 2019 ini ada pos anggaran untuk studi khusus yang menggandeng pihak ketiga profesional untuk optimalisasi PAD.

Fraksi PAN sangat menyayangkan karena target PAD yang direncanakan oleh pemerintah lebih kecil dari target tahun 2018. Fraksi ini menilai kinerja pemerintah terutama soal PAD terkesan berjalan di tempat. Fraksi Partai Nasdem menilai tingkat kreativitas pemerintah dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang mengelola PAD masih jauh dari harapan.

Fraksi Partai Gerindra menilai penurunan target PAD sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan temuan di lapangan. Salah satunya seperti keluhan masyarakat tentang meningkatnya nilai pajak bumi dan bangunan. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat penurunan target PAD adalah sebuah kemunduran karena yang fraksi dalami bersama pemerintah bahwa potensi PAD seharusnya sudah mencapai Rp 147 miliar.*** (eny)