Jangan Paksa Tutup Pasar Wuring

Pertama, peraturan IUP2T dan IUP2R untuk pendirian pasar tradisional/rakyat.

Pemerintah daerah wajib membuat Peraturan Daerah yang mendasari pendirian pasar
rakyat dan juga Peraturan Bupati yang secara lebih rinci untuk mengatur tata cara penerbitan IUP2T maupun IUP2R.

Sebab, penerbitan izin oleh pemerintah daerah harus ada dasar hukumnya demi kepastian hukum bagi para pemohon izin.

Keharusan adanya dasar hukum merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi sesuai azas legalitas (wet matigheid), azas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan
pelayanan yang baik serta perharapan yang pasti (legitimate expectation).

Karena setiap tindakan pejabat administrasi
negara harus ada dasar hukum dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan
yang baik berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Contoh praktik di Surabaya. Penerbitan IUP2R didasari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan IUP2R di Kota Surabaya. Sehingga jelas apa saja kewenangan pemerintah daerah, persyaratan,
kewajiban, dan cara permohonannya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya