Setiap tahun kita mendengar jargon pendidikan gratis. Tetapi bagaimana mungkin pendidikan disebut gratis jika seorang anak masih harus menahan malu karena tidak punya buku dan pena? Bagaimana mungkin sekolah menjadi ruang aman jika anak-anak tidak memiliki pendampingan psikologis, tidak ada guru konselor yang memadai, dan tidak ada mekanisme deteksi dini terhadap tekanan mental anak?
Di mana pemerintah daerah? Di mana dinas pendidikan? Di mana kementerian sosial dan kementerian pendidikan ketika seorang anak SD merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani?
Tragedi ini menunjukkan bahwa negara terlalu sibuk membangun gedung, tetapi lupa membangun manusia. Anggaran pendidikan boleh besar, tetapi jika tidak menyentuh anak-anak paling miskin, itu hanyalah angka di atas kertas. Bantuan sosial boleh diumumkan, tetapi jika tidak tepat sasaran, ia hanya menjadi alat pencitraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih menyakitkan lagi, setiap tragedi seperti ini selalu diikuti pola yang sama: pejabat datang, menyampaikan belasungkawa, media meliput sebentar, lalu perhatian publik menghilang. Tidak ada perubahan sistemik. Tidak ada audit kebijakan yang serius. Tidak ada pengakuan bahwa negara telah gagal.
Sebagai orang NTT, kami menolak tragedi ini disebut sebagai “takdir”. Takdir tidak membiarkan anak-anak hidup tanpa buku. Takdir tidak memaksa ibu bekerja tanpa perlindungan. Yang melakukan itu adalah kebijakan yang timpang, pembangunan yang tidak adil, dan negara yang terlalu fama memandang NTT sebagai daerah pinggiran yang cukup diberi bantuan seadanya.
Anak-anak NTT bukan anak kelas dua. Mereka warga negara Indonesia dengan hak yang sama. Hak untuk hidup layak. Hak untuk belajar tanpa rasa malu. Hak untuk tumbuh tanpa beban psikologis yang menghancurkan. Ketika hak-hak itu tidak dipenuhi, maka negara harus berani mengakui kegagalannya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
