Pertanyaan kedua yang tidak kalah menarik adalah jika target program ini adalah KK miskin ekstrim, apakah program ini akan mencakup keseluruhan biaya termasuk makan minum, transportasi, tempat tinggal, perlengkapan belajar hingga biaya pendidikan yang harus dibayar ke lembaga pendidikan terkait?
Sebagaimana dikutip dari Satu Data Indonesia, miskin ekstrim adalah kondisi di mana seseorang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dll.
Pertanyaan lain yang penting adalah seberapa mampu Pemkab Sikka membiayai program ini? Jika dalam 1 KK miskin esktrim di Sikka terdapat 1 orang anak usia kuliah yang akan dibiayai, maka akan ada 10.753 anak miskin ekstrim yang akan mendapatkan pembiayaan pendidikan. Jika satu anak harus menghabiskan Rp 10.000.000/semester (Biaya Kuliah Rp 5 juta/semester + biaya hidup selama 6 bulan), maka akan ada pengeluaran sebesar Rp 215 miliar per tahun untuk membiayai kuliah anak-anak miskin esktrim. Apakah uang kita cukup? Jika belum cukup, dari mana sumber pembiayaan lain?
Saran
Dari sejumlah pertanyaan di atas, penulis ingin memberikan saran kepada Pemkab Sikka dan DPRD Sikka.
Pertama, agar menghapus program ini dari daftar program prioritas di RPJMD Sikka. Sebagai gantinya, Bupati Sikka yang maju dengan tagline “Jaringan Oke” perlu membuktikan jejaringnya dengan melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar menaikkan kuota KIP dan KIP Kuliah agar anak-anak Sikka dari KK miskin ekstrim dapat tercover dalam program bantuan pendidikan milik pemerintah pusat ini.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
