Maumere Baru: Janji Utopis?

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini mencanangkan program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan pada Bulan Juli yang lalu di seluruh Indonesia, dan kuotanya akan terus bertambah setiap bulan setiap tahunnya. Pemkab Sikka bisa melakukan lobi kepada pemerintah pusat, sekali lagi melalui “Jejaring Pusat” Bupati Sikka, agar program baik ini pun bisa dijalankan di Sikka, sehingga lebih banyak anak yang bisa memperoleh pendidikan gratis.

Berobat Hanya Gunakan KTP
Ini adalah program nasional terkait dengan integrasi data dan sejak lama telah dijalankan BPJS Kesehatan. Kota Surabaya misalnya, sudah menjalankan program ini sejak tahun 2021. Warga Kota Surabaya tidak perlu lagi membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) setiap kali berobat.

Ketika program ini mengemuka saat kampanye, muncul pertanyaan yang cukup menggelitik. Apakah Pemkab Sikka di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru ingin menciptakan sistem data sendiri dengan melakukan integrasi antara NIK dengan data warga miskin dan miskin esktrim, lalu membiayai kesehatan warganya dengan membuat sistem jaminan kesehatannya sendiri? Ataukah ini adalah adopsi dari Program BPJS Kesehatan yang disampaikan sekedar pemanis saat kampanye? Jika kemungkinan kedua adalah jawabannya, maka sudah saatnya DPRD Sikka dan Pemkab Sikka berhenti membahas ini.

Lalu apa yang perlu dilakukan Pemkab Sikka? Program berobat hanya menggunakan KTP telah menjadi program pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Karena itu, meskipun Pemkab Sikka dalam kondisi diam, tanpa melakukan apapun, warga Sikka yang telah menjadi peserta JKN/KIS bisa berobat hanya menggunakan KTP di semua fasilitas kesehatan.

Yang perlu dilakukan Pemkab Sikka saat ini, pertama, lagi-lagi adalah menaikan kuota penerima Kartu Indonesia Sehat, terutama bagi warga yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim.

Kedua, Pemkab Sikka melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memastikan perekaman e-KTP untuk seluruh warga Sikka, termasuk juga melakukan pemutakhiran data kependudukan, agar darinya seluruh sistem jaminan sosial yang menjadi hak warga negara bisa diperoleh dan penerimanya tepat sasaran.

Rumah Layak Huni Terima Kunci
Program lain yang cukup menarik perhatian adalah Rumah Tinggal Layak Huni Terima Kunci. Dalam kampanye akbar Paket Joss di Lapangan Gelora Samador Maumere pada 21 Nopember 2024 lalu, Juventus Prima Yoris Kago di hadapan ribuan massa pendukungnya menyampaikan akan membangun 20.000 unit rumah layak huni siap terima kunci di masa pemerintahannya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya