Obligasi Daerah dan Masa Depan Kemandirian Fiskal NTT

Ketiga, risiko kapasitas teknis. Penerbitan obligasi mensyaratkan laporan keuangan yang sehat, opini WTP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kemampuan menyusun proyeksi keuangan jangka panjang. Tidak semua daerah di NTT saat ini memiliki SDM dan sistem keuangan yang siap untuk itu.

Dalam kerangka “fiscal federalism” (Oates, 1972), desentralisasi fiskal akan efektif jika daerah memiliki insentif untuk bertanggungjawab atas sumber pendapatannya sendiri.

NTT memiliki sektor yang potensial seperti pariwisata, perikanan, dan energi terbarukan. Kawasan Labuan Bajo misalnya, telah menjadi destinasi super prioritas nasional dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat sebelum dan sesudah pandemi.

Jika obligasi digunakan untuk memperkuat infrastruktur yang langsung mendukung pendapatan daerah, misalnya sistem tiket elektronik, dermaga wisata, atau pengelolaan kawasan terpadu, maka peluang keberhasilannya lebih besar.

Namun untuk kabupaten dengan basis ekonomi pertanian subsistem dan tingkat kemiskinan tinggi, penerbitan obligasi perlu dikaji secara hati-hati. Jangan sampai ambisi kemandirian berubah menjadi tekanan fiskal baru.

Jalan Tengah
Di tengah peluang dan risiko yang menyertai obligasi daerah, pendekatan moderat menjadi pilihan paling rasional bagi Propinsi NTT.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya