CAPAIAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 patut diapresiasi secara jujur dan proporsional. Di tengah struktur ekonomi lokal yang terbatas, realisasi PAD yang melampaui target — sekitar Rp133,11 miliar dari target Rp124,08 miliar atau mencapai 107,28 persen — bukanlah prestasi kecil.
Angka ini mencerminkan kerja administratif yang berjalan, keseriusan aparatur pengelola pendapatan, serta bukti bahwa potensi lokal masih bisa digerakkan ketika sistem bekerja Pada titik ini, memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bukanlah sikap berlebihan, melainkan pengakuan yang adil atas capaian teknokratis.
Namun, apresiasi tidak boleh berhenti pada angka. Dalam hukum keuangan daerah, PAD bukan trofi politik, melainkan instrumen pembiayaan pemerintahan. Pasal 285 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa pendapatan daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Artinya, makna PAD baru utuh ketika ia memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik.
Di pertengahan apresiasi inilah publik dihadapkan pada realitas yang jauh dari euforia: APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 disusun dalam kondisi defisit sekitar Rp49,38 miliar. PAD stabil, tetapi fiskal justeru tertekan.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, data APBD berbicara lugas. Total Pendapatan Daerah direncanakan sekitar Rp1,24 triliun, dengan PAD sekitar Rp124,13 miliar — nyaris stagnan dibanding realisasi 2025. Sementara itu, lebih dari 85 persen Pendapatan Daerah masih bertumpu pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada sisi lain, Belanja Daerah dipatok sekitar Rp1,289 triliun.
Konflik faktualnya jelas: daerah mampu mencapai target PAD, tetapi belanja dirancang melampaui kemampuan riilnya. Persoalannya bukan semata “PAD kurang besar”, melainkan apakah belanja telah disusun secara rasional, taat asas, dan sesuai kapasitas fiskal daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
