Misalnya, sebuah undang-undang dibuat untuk mengatasi masalah pengangguran dengan anggaran yang minim. Jika tujuan ini tidak tercapai, itu berarti politik dianggap gagal dan tidak punya gigi. Politik tanpa efisiensi dianggap omongan kosong belaka.
Otto Gusti Madung dalam bukunya berjudul Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi, menuliskan dengan merujuk pada kebenaran, demokrasi tidak akan terperangkap di dalam bahaya tirani mayoritarian, seperti dipromosikan para pemimpin populis yang mengudeta demokrasi untuk kepentingan dukungan politik elektoral, dan mengabaikan substansi demokrasi, yakni penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (liberalisme).
Agar kebenaran dapat bersemi di dalam demokrasi, iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin negara dan watak antiintelektualisme dan antisains harus dijauhi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sejarah filsafat politik, perjuangan demokrasi berawal dari pembentukan demos. Dan dalam konteks Indonesia yang beragam etnis, agama, bahasa, budaya, nilai dan identitas, perjuangan demokrasi tampak dalam pergeseran dari ethnos pembatasan bangsa berdasarkan etnis dan kultur, menuju demos – pengertian bangsa sebagai unit politik.
Demokrasi juga merupakan wujud nyata politik terbaik yang pernah ada. Atas dasar itu, mencuat keyakinan bahwa proses politik dapat berjalan sesuai nilai-nilai luhur demokrasi yang dianut bersama. Namun, menyitir Thomas Meyer, dalam prosesnya musuh-musuh demokrasi beranak pinak dan meracuni etos demokratis.
Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis Sampai Cyberspace menuliskan di dalam ruang publik, konsep kebenaran tidak lagi merupakan sesuatu yang berada di luar waktu dan bersifat universal.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
